yourdealing.com – Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tuntutan pidana terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (5/7/2025), mereka menuntut hukuman tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta. Menurut jaksa, Hasto secara sadar melakukan perintangan penyidikan dan terlibat dalam kasus suap yang berkaitan dengan buronan Harun Masiku.
Strategi Hambat Penyidikan Tersusun Rapi
Melalui penelusuran, jaksa menemukan bahwa Hasto aktif menyusun strategi untuk menghambat penyidikan. Ia bekerja sama dengan beberapa orang dekat guna menyembunyikan keberadaan Harun dan menyulitkan tim penyidik. Selain itu, ia juga mencoba mempengaruhi sejumlah pihak agar menolak memberikan keterangan kepada penyidik.
Bukti Digital dan Kesaksian Menguatkan Dakwaan
Tim penyidik berhasil mengumpulkan sejumlah bukti kuat berupa rekaman suara, pesan singkat, dan keterangan para saksi. Bukti tersebut memperlihatkan peran langsung Hasto dalam penghilangan barang bukti serta pengondisian saksi. Lebih lanjut, komunikasi yang terekam menunjukkan bagaimana ia mengarahkan timnya untuk menutupi jejak keterlibatan Harun Masiku.
Jaksa Nilai Pembelaan Tidak Berdasar
Meskipun Hasto menolak seluruh tuduhan dan menyebut dirinya tidak bersalah, jaksa menilai pembelaan tersebut tidak berdiri di atas fakta. Mereka menegaskan bahwa bukti-bukti yang ada telah menunjukkan keterlibatan Hasto secara terang dan meyakinkan. Oleh karena itu, jaksa meminta majelis hakim memberikan vonis tegas sesuai hukum yang berlaku.
KPK Tegaskan Sikap Tanpa Kompromi
KPK menyampaikan sikap tegas terhadap segala bentuk perintangan penyidikan. Dalam pernyataannya, juru bicara lembaga antirasuah menekankan bahwa siapa pun yang mencoba menghalangi keadilan harus bertanggung jawab. Sementara itu, KPK juga meminta masyarakat ikut mengawasi proses hukum agar tetap transparan dan adil.
Majelis Hakim Akan Bacakan Putusan Agustus Mendatang
Proses sidang akan berlanjut dengan pembacaan vonis pada awal Agustus slot depo 5k. Majelis hakim kini sedang mempertimbangkan seluruh bukti dan argumen dari kedua belah pihak. Mereka memastikan bahwa putusan akan disampaikan secara terbuka sebagai bagian dari akuntabilitas pengadilan terhadap publik.